GLADYS CHYNTIA MALO Pengarang SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 HERNIMUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 2 Saryono Yohanes Penguji 1 Hernimus Ratu Udju, S.H., M.H Penguji 2 Cyrilius W T Lamataro Ketua Penguji

Dalam Kedudukan dan fungsi dewan pertimbangan presiden dalam sistem ketatanegaraan, Dewan Pertimbangan Presiden tidak menjelaskan secara rinci apakah fungsi kepenasihatan dan pertimbangan dari Wantimpres tersebut harus mutlak dilaksanakan oleh Presiden atau tidak atau apakah sifat kepenasihatan dari Wantimpres itu mengikat untuk dilaksanakan oleh Presiden atau tidak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? (2) Bagaimanakah urgenitas Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem Ketatanegaraan? (3) Apakah fungsi dari Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Penelitian ini merupakan penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian kepustakaan atau data sekunder saja. Hasil penelitian menunjukan: (1) Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden berada dibawah Presiden, Tugas utama Wantimpres memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam bidang strategis seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Meskipun tidak memiliki kekuatan eksekutif, Wantimpres berperan penting dalam membantu Presiden mengambil keputusan yang bijak dan objektif. (2) Urgensi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) terletak pada kekuasaannya. Namun, karena sifat nasihatnya yang konsulatif dan tidak mengikat. (3) Fungsi dari Dewan Pertimbangan Presiden adalah memberikan nasihat dan pertimbngan kepada Presiden, namun karena minimnya transparansi dalam pelaksanaan fungsi dan tugas mereka menimbulkan persepsi publik bahwa Wantimpres kurang produktif dan tidak memberikan dampak nyata pada kebijakan pemerintahan. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut: (1) perlu dipertimbangkan agar kedudukan dewan pertimbangan presiden ditingkatkan menjadi lembaga tinggi negara. (2) perlu adanya mekanisme penguatan yang meliputi seleksi anggota berdasarkan kompetensi dan integritas serta memperjelas peran dan kewenangannya (3) disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam kinerjanya, terutama dengan membuka beberapa nasihat non-rahasia kepada masyarakat. Kata Kunci: Kedudukan, Sistem Ketatanegaraan, urgenitas, fungsi, Dewan Pertimbangan Presiden.