MARIA E.Y.W.NAPA Pengarang JIMMY PELLO Dosen Pembimbing 1 BHISA VITUS WILHELMUS Dosen Pembimbing 2 Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H., M.S. Ketua Penguji Dr. ORPA GANEFO MANUAIN, S.H.,M.H Penguji 2 Bhisa Vitus Wilhelmus, S.H.,M.H Penguji 1

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang di hadapi dan upaya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan. Terkait dengan sampah di Kota Soe telah terdapat kebijakan Pemerintah untuk mengatasi masalah sampah dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah, serta Peraturan Daerah Kota Soe Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah yang memuat tentang ketentuan umum,ruang lingkup Perda, dan tujuan ketentuan yang mengatur wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sampahJenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian Empiris adalah penelitian hukum yang memakai sumber data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan responden penelitian. Hasil penelitian menunjukan (1) Hambatan dalam Penerapan Sanksi pidana terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan bersifat kompleks dan multi dimensi. Hal ini terjadi karena seperti kuranya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait sampah, infastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang belum memadai, penegakan hukum yang belum optimal, serta kuranya partisipasi aktif masyarakat menjadi tantangan utama. Unruk mengatasi hambatan ini di perlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Pemerintah Daerah memegangperan kunci dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat, menyediakan infastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang efektif, serta menegakan hukum secara konsisten. Sanksi pidana meskipun penting sebagai ultimum remedium ( upaya terakhir), tidak akan efektif jika tidak di dukung oleh upaya-upaya preventif dan sistemik yang kuat, kombinasi antara edukasi, penyediaan fasilitas yang memadai, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi masyarakat yang aktif akan menciptakan lingkungan yang bersih dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan. (2) dalam peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2018, dirumuskan secara jelas tentang sanksi yang sapat di berikan kepada pelanggar sesuai dengan jenis pelanggaran dal larangan. Sanksi yang diatur adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Namun kendalanya terletak pada penerapan sanksi yang tidak tegas. Kata kunci: Hambatan, Penerapan Sanksi Pidana, Pelaku Pembuangan Sampah