ANGELINA FEBRIANI KADE Pengarang Yossie M Y Jakob Dosen Pembimbing 1 Chatryen M Dju Bire Dosen Pembimbing 2 Yossie M. Y. Jacob, SH. M. Hum Ketua Penguji DARIUS MAURITSIUS, S.H., M.Hum Penguji 2 Chatryen M Dju Bire Penguji 1

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka keterlambatan pembayaran kredit oleh debitur di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Borong, Kabupaten Manggarai Timur, yang menimbulkan kerugian bagi pihak bank dan berdampak pada stabilitas hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Permasalahan ini penting dikaji mengingat perjanjian kredit merupakan bentuk hubungan hukum yang sah dan mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan hukum perdataTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit serta upaya hukum yang dilakukan oleh BRI KCP Borong dalam menyelesaikan keterlambatan pembayaran kredit. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Responden terdiri dari pihak bank (kepala cabang dan bagian kredit) serta nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan keterlambatan kredit berasal dari dua sumber, yakni: faktor internal seperti sistem pemantauan yang kurang efektif, prosedur restrukturisasi yang rumit, dan kurangnya edukasi nasabah; serta faktor eksternal seperti persaingan usaha, keadaan darurat, fluktuasi ekonomi, karakter nasabah, dan penyalahgunaan kredit. Untuk mengatasi hal tersebut, BRI KCP Borong menerapkan dua bentuk upaya, yaitu preventif (analisis kelayakan, edukasi digital, peningkatan saldo minimum, dan penguatan hubungan dengan nasabah) serta represif(penagihan bertahap, restrukturisasi, mediasi, hingga upaya litigasi jika diperlukan). Strategi penyelesaian ini dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam KUH Perdata serta ketentuan Undang-Undang Perbankan. Kata Kunci: Keterlambatan Kredit, Wanprestasi, Penyelesaian Hukum, Perjanjian Kredit.