<![CDATA[PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN SEBAGAIMANA YANG DIUBAH DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN]]>

<![CDATA[PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN SEBAGAIMANA YANG DIUBAH DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN]]> MARIA ELVIANA LELANGWAYAN Pengarang Aksi Sinurat Dosen Pembimbing 1 Dr. Orpa G. Manuain, S.H., M.H. Dosen Pembimbing 2 Jimmy Pello Penguji 2 Aksi Sinurat Ketua Penguji Karolus Kopong Medan Penguji 2 Orpa G. Manuain Penguji 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: (1) Bagaimanakah konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalamUndang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan? (2) Bagaimanakah konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang perikanan pada ius constituendum? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, komparatif dan konseptual dengan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan beberapa proses yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang diubah dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan masih menganut sistem pengurus yang bertanggung jawab apabila korporasi melakukan tindak pidana. Pengaturan tersebut memiliki kelemahan sebab ada potensi korporasi mengulangi perbuatan pidana. Undang-undang Perikanan juga tidak menentukan kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana. Kedua, konseppertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang perikanan pada ius contituendum dapat dilihat ke dalam RUU Perikanan yang telah mengakomodasi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yakni telah mengatur kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, telah menganut sistem korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi dapat bertanggung jawab, menjatuhkan sanksi pidana pokok maupun tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Perikanan