MARIA KARUNIA PUTRI MAAN Pengarang HERYANTO AMALO Dosen Pembimbing 1 Ngongo dede Dosen Pembimbing 2 Rudepel Petrus Leo Ketua Penguji Heryanto Amalo Penguji 1 Ngongo dede Penguji 2

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) merupakan bukti transformasi digital di berbagai bidang kehidupan. Namun, kemajuan ini tidak hanya membawa dampak positif, melainkan juga memunculkan penyimpangan baru dalam bentuk kejahatan digital, salah satunya adalah deepfake pornografi. Teknologi ini memungkinkan manipulasi wajah seseorang ke dalam konten pornografi tanpa izin, sehingga mengancam hak privasi dan martabat korban, sehingga menimbulkan masalah hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana regulasi penyimpangan artificial intelligence (AI) dalam tindak pidana deepfake pornografi berdasarkan hukum pidana Indonesia? (2) Apakah regulasi yang ada di Indonesia sudah efektif dalam mengatasi masalah penyimpangan artificial intelligence (AI) dalam tindak pidana deepfake pornografi? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen relevan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Regulasi yang digunakan untuk menangani deepfake pornografi di Indonesia masih tersebar dalam berbagai undang-undang seperti UU ITE, UU Pornografi, UU Perlindungan Data Pribadi, UU TPKS, dan KUHP. Meskipun beberapa ketentuan dapat digunakan untuk menjerat pelaku, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur kejahatan deepfake pornografi dan belum menjangkau seluruh aspek teknologis serta dampak psikososial yang ditimbulkan. (2) Berdasarkan teori efektivitas hukum, regulasi yang ada belum efektif, ditinjau dari faktor hukum, penegak hukum, sarana hukum, masyarakat, dan budaya hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Di samping itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat guna memperkuat perlindungan terhadap korban dan menjamin keadilan di era digital. Kata Kunci: Deepfake Pornografi, Artificial Intelligence, Huku