Peter Nithanel Manafe Pengarang RENY REBEKA MASU Dosen Pembimbing 2 Yosef Rama Ketua Penguji Reny Rebeka Masu Penguji 2 Dr. Simpleksius Asa, S.H., M.H Penguji 1

Terdapat dua perbedaan yang mendasar dalam menjalankan putusan pengadilan yaitu menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara paksa. Akibat tidak ada kepastian jika putusan dilaksanakan secara sukarela, sering dijumpai berbagai praktik pemenuhan putusan secara berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain. Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang kalah. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Pihak yang dikabulkan harus meminta bantuan pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424K/Pdt/2018 atas sengketa tanah di Kelurahan Manulai II. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424K/Pdt/2018 dan untuk mengetahui masalah hukum yang terjadi dalam proses eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424K/Pdt/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah meotde penelitian yuridis normatif yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma lain yang berlaku dan mengikat di masyarakat. Perolehan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan yakni melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukan proses eksekusi di Kelurahan Manulai II yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas lahan yang disengketakan di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya proses eksekusi ini tidak berjalan sesuai dengan amar putusan, asas dan tata cara eksekusi sehingga menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Kata Kunci: Permasalahan Hukum, Putusan Mahkamah Agung, Perkara Tanah