FEBRINI WILHELMINA ASA Pengarang DARIUS MAURITSIUS Dosen Pembimbing 1 HELSINA FRANSISKA PELLO Dosen Pembimbing 2 Darius Mauritsius Penguji 1 Helsina Fransiska Pello Penguji 2 Orpa J NUbatonis Ketua Penguji

Pemilik hewan peliharaan, khususnya anjing, memiliki tanggung jawab hukum atas segala akibat yang ditimbulkan oleh hewan tersebut terhadap pihak ketiga. Ketika anjing peliharaan menggigit seseorang dan menyebabkan luka, penderitaan fisik, bahkan risiko tertular rabies, maka pemilik dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdata. Namun dalam praktiknya, masih banyak pemilik hewan yang lalai atau menghindari tanggung jawab hukum ini. Kabupaten Belu merupakan salah satu daerah endemis rabies di Nusa Tenggara Timur dengan peningkatan kasus gigitan anjing rabies dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari instansi terkait, sejak Januari 2023 hingga Maret 2024 tercatat 18 kasus gigitan anjing rabies yang tersebar di beberapa kecamatan, dengan Kota Atambua sebagai wilayah dengan kasus tertinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana pertanggungjawaban pemilik hewan peliharaan bagi korban gigitan anjing rabies menurut KUHPerdata di Kabupaten Belu? dan (2) Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut? Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pemilik hewan masih belum berjalan optimal. Dari 18 korban gigitan anjing rabies, hanya 6 korban yang mendapatkan bentuk tanggung jawab dari pemilik hewan, berupa bantuan biaya pengobatan atau pengantaran ke fasilitas kesehatan. Sementara 12 korban lainnya tidak mendapatkan tanggung jawab apapun. Bentuk pertanggungjawaban yang ditemukan meliputi pemberian biaya pengobatan (33,3%), penyelesaian secara kekeluargaan (16,67%), dan tidak adanya tanggung jawab sama sekali (50%). Hambatan utama dalam pelaksanaan pertanggungjawaban mencakup rendahnya pemahaman hukum pemilik hewan, ketidaktahuan korban terhadap mekanisme hukum, serta kurangnya pengawasan dan sanksi dari pemerintah daerah. Selain itu, sebagian besar pemilik anjing (66,7%) tidak memahami bahwa mereka memiliki kewajiban hukum untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan hewan peliharaan mereka. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, penyusunan regulasi daerah yang lebih tegas terkait kepemilikan hewan peliharaan, serta peran aktif instansi terkait dalam mengawasi dan menangani kasus gigitan anjing rabies agar korban mendapatkan keadilan yang layak. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pemilik Hewan Peliharaan, Gigitan Anjing Rabies, KUH Perdata.