Yayuk Duwi P Hariyadi Saputri Pengarang RUDI ROHI Dosen Pembimbing 1 Yonatan H. Lopo Dosen Pembimbing 2 Rudi Rohi Ketua Penguji AKHMAD SYAFRUDDIN Penguji 2 Yonatan H. Lopo Penguji 1

Hasil pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Kupang menunjukan bahwa, dari 17 partai politik yang berpatisipasi dalam pemilu, dan mengikut sertakan keterwakilan perempuan dalam memenuhi kuota 30%, Dengan calon yang terpilih dan lolos menjadi anggota legislatif Kabupaten Kupang dengan jumlah laki- laki 33 orang dan jumlah perempuan 4 orang .Dari jumlah perbandingan ini menunjukan bawah dominasi kaum laki-laki dalam dunia politik sangatlah besar. Adapun rumusan masalah yakni : Bagaimana kiprah anggota DPRD perempuan Kabupaten Kupang dari perspektif femenisme (Periode 2019 – 2024) dan Apa saja nilai – nilai feminisme yang ditunjukan dalam kinerja anggota DPRD Perempuan Kabupaten Kupang (Periode 2019 – 2024). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan carailmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penelitian ini Kinerja anggota DPRD perempuan kabupaten kupang yang dilihat dari perspektif feminisme. Feminisme (tokohnya disebut Feminis) adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme tidak seperti pandangan atau pemahaman lainnya. Feminisme tidak berasal dari sebuah teori atau konsep yang didasarkan atas formula teori tunggal. Itu sebabnya, tidak ada abstraksi pengertian secara spesifik atas pengaplikasian feminisme bagi seluruh perempuan disepanjang masa. Didalam feminisme Adapun nilai yang dapat mengatasi masalah feminisme, nilai feminisme merupakan komitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak asasi manusia, tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan Adanya keterwakilan perempuan yang muncul selaku aktor dalam lembaga legislatif ataupun pengambil keputusan sebab perempuan dianggap mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimana hanya perempuan yang dapat menguasai dengan baik. Akan tetapi adanya keterwakilan perempuan di DPRD merupakan pilihan dari masyarakat itu sendiri Kesimpulan yakni Kondisi keterwakilan perempuan sebagaimana di jelaskan diatas, mengandung arti bahwa walaupun saat ini hak-hak politik perempuan sudah banyak diakui, namun hak-hak politik tersebut masih minim. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya, kondisi ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, dan kondisi politik suatu daerah. Kata Kunci : Potret Feminisme Di Legislatif Daerah