GIOVANNI SECONDOI PUTRA HIMAN Pengarang SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 Agnes Doortji Rema Dosen Pembimbing 2 Saryono Yohanes Penguji 1 Yosef M Monteiro Ketua Penguji Agnes Doortji Rema Penguji 2

Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik mencakup efisiensi dan transparansi terhadap kebutuhan masyarakat. Efisiensi dan transparansi dalam desentralisasi kebijakan pengelolaan keuangan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang merupakan faktor kunci untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: (1) Bagaimana Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam Mengimplementasi Desentralisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Menjamin Efisiensi dan Transparansi di Kota Kupang ? (2) Apa saja faktor penghambat dari tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam Mengimplementasi Desentralisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Kupang ? . Jenis penelitian ini adalah empiris dan populasi dalam penelitian ini terdiri dari, Kepala BKAD 1 orang, Kepala Bidang Anggaran 1 orang, Kepala Sub Bidang Anggaran 3 orang, Anggota DPRD 4 orang dan Masyarakat 20 orang. Setelah data diperoleh, peneliti mengelompokkan data berdasarkan sumber data dan menganalisanya Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Efisiensi belum sepenuhnya tercapai karena masih ditemukan ketidaksesuaian dalam alokasi anggaran. Sedangkan transparansi juga masih belum optimal dikarenakan sistem yang sudah ada seringkali mengalami gangguan sehingga kurangnya akses informasi secara terbuka. (2) Faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan yang paling dominan adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, ketergantungan dana dari pemerintah pusat menghambat fleksibilitas dan kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah.Saran dalam penelitian ini yakni BKAD perlu melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi teknis pegawai, Pemerintah Kota Kupang perlu meningkatkan PAD dan masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam konsultasi publik anggaran. Kata Kunci : Desentralisasi, Pengelolaan Keuangan Daerah, BKAD, Efisiensi, Transparansi