HERLIN FERONIKE PUTRI NGURU Pengarang HELSINA FRANSISKA PELLO Dosen Pembimbing 2 Yossie M Y Jakob Dosen Pembimbing 1 Helsina Fransiska Pello Penguji 2 Orpa J NUbatonis Ketua Penguji Yossie M Y Jakob Penguji 1

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli – tanah berdasarkan putusan pengadilan nomor 296/PDT.G/2022/PN.KPG dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian jual - beli tanah. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual-beli tanah dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi. Isu hukum dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana akibat hukum dari putusan pengadilan nomor 296/Pdt.G/2022/Pn.Kpg terhadap para pihak yang bersengketa dalam kasus wanprestasi pejanjian jual-beli tanah.? (2) bagaimana petimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian jual-beli tanah pada putusan pengadilan nomor 296/Pdt.G/2022/Pn.Kpg.? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum nomatif, sumber bahan hukum dari penelitian ini yakni bahan hukum primer yang diperoleh dari ketentuan-ketentuan dan bahan hukum sekunder dari literature hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Nomor 296/PDT.G/2022/PN.KPG memiliki dampak signifikan dalam menegaskan prinsip pacta sunt servanda dan memperkuat perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi jual-beli tanah. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan serta menggunakan pendekatan hukum yang menegaskan kewajiban tergugat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat. Akibat hukum dari wanprestasi dalam putusan ini mencakup pengakuan perjanjian oleh pengadilan, pemenuhan hak penggugat, kewajiban ganti rugi, kemungkinan pembatalan perjanjian, serta penegakan balik nama sertifikat tanah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kata kunci : Wanprestasi, Perjanjian Jual-Beli Tanah, Putusan Pengadilan, Akibat Hukum, Kepastian Hukum.