FATMAWATI ASMAR Pengarang HERYANTO AMALO Dosen Pembimbing 1 ADRIANUS DJARA DIMA Dosen Pembimbing 2 Rudepel Petrus Leo Ketua Penguji Heryanto Amalo Penguji 1 Adrianus Djara Dima Penguji 2

Di Indonesia peraturan yang mengatur mengenai Euthanasia secara terperinci belum ada. Munculnya pro dan kontra seputar persoalan euthanasia menjadi beban tersendiri bagi aparat penegak hukum termasuk persoalan “legalitas” mengenai pengaturan euthanasia yang belum jelas hingga saat ini. Kejelasan tentang sejauh mana hukum positif mengatur persoalan euthanasia akan sangat membantu masyarakat di dalam menyikapi persoalan tersebut. Hukum Pidana di Indonesia secara yuridis formal hanya mengenal dan mengatur satu bentuk euthanasia, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien/korban itu sendiri yang diatur dalam pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kehadiran manusia sepenuhnya merupakan kehendak Tuhan yang Maha Esa. Hal ini terlihat pada kelahiran manusia , dimana ia tidak memiliki wewenang untuk menentukan kapan harus terlahir, dalam kondisi apa ia akan hidup, maupun dari rahim siapa ia akan memulai hidupnya. Namun ternyata, manusia tidak memiliki hak tersebut. Manusia hanya mengetahui bahawa ialah terlahir dan telah dikaruniai kehidupan. Tujuan dari pada penulisan ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pengaturan tindak pidana Euthanasia dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk mengetahui Euthanasia dalam persprektif Hak Asasi Manusia. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum Normatif atau penelitian Perpustakaan. Metode Pendekatan yang digunakan iala metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengaturan euthanasia di dalam hukum positif Indonesia secara khusus belum ditemukan. Di dalam KUHP tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang euthanasia. Dalam persprektif Hak Asasi Manusia, euthanasia merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena hidup dan mati seseorang merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Disarankan agar pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatur secara tegas melalui peraturan perundang-undangan tentang euthanasia. Atau dalam benuk amandemen KUHP dengan menambah pasalpasal tertentu menegenai larangan euthanasia. Pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam hal ini komisi nasional Hak Asasi Manusia diharapkan melakukan sosialisasi terkait masalah euthanasia. Kata Kunci: Euthanasia, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia.