Etvin Petrus Maara Pengarang YOHANES TUAN Dosen Pembimbing 2 Norani Asnawi Dosen Pembimbing 1 Yohanes Tuan Penguji 2 Norani Asnawi Penguji 1 Detji K E R Nuban Ketua Penguji

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor dalam upaya perlindungan hutan mangrove yang ada di Kecamatan Teluk Mutiara terkhususnya di Kelurahan Welai Barat Dan Welai Timur diperlukan karena terjadi penebangan hutan mangrove secara tidak terkendali yang mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove dan penurunan luas hutan mangrove yang sangat singnifikan. Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui implementasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor dalam upaya perlindungan mangrove. 2. Untuk mengetahui faktor apa saja berpengaruh terhadap implementasi kewenangan Pemerintah upaya perlindungan hutan mangrove. Penelitian ini mengunakan metode yuridis empiris yang mengumpulkan fakta- fakta yang sosial atau fakta-fakta hukum yang menggunkan iinstrumen penelitian berupa wawancara kepada Pemerintah Kabupaten Alor dan juga masyarakat yang ada di pesisir pantai Kecamatan Teluk Mutiara khususnya masyarakat Kelurahan Welai Barat dan Welai Timur. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor dalam upaya melakukan perlindungan terhadap hutan mangrove terdiri dari kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap hutan mangrove yang ada di Kelurahan Welai Timur dan Welai Barat, kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor terdiri dari, pertama pembinaan, pembinaan dilakukan dengan cara melakukan sosialisai tentang hutan mangrove kepada masyrakat sekitar dan juga pelajar yang ada di sekitar mangrove, monitoring atau evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masrakat sekitar pesisir, penanaman mangrove yang bertujuan untuk menambah jumah luas lahan mangrove yang ada di pesisir pantai dan juga melakukan pelatihan conservasi kepada pemuda atau pemudi untuk memberikan mereka pemahan tentang pentingnya conservasi. Kedua Pegawasan, Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terus di lakukan dengan membentuk tim pengawas yang di sebut dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas untuk melakukan monitoring dan juga evaluasi, dalam melakukan pegawasan Pemerintah Kabupaten Alor juga melibatkan masyarakat dengan mebentuk tim yang bernama POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pegawas) untuk membantu tugas Pemerintah dalam hal pegawasan, sedangkan Faktor mempengaruhi kewenangan pemerintah kabupaten Alor dalam upaya perlindungan mangrove terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kewenangan, anggaran dan juga sumber daya Aparatur Sipil Negaran sedangkan faktor eksternal terdiri dari lahan, sumber daya masyarakat dan juga kurangnya pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor. Kata Kunci : Kewenangan, Perlindungan, Hutan Mangrove