Evalina Sonya Djehamur Pengarang SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 Detji K.E.R.Nuban Dosen Pembimbing 2 Saryono Yohanes Ketua Penguji Dhey W. Tadeus Penguji 2 Simplexius Asa Penguji 1

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penunjukan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat dari perspektif hukum dan demokrasi, serta mengidentifikasi kerangka ideal untuk proses tersebut yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang terkait penunjukan penjabat kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat mengandung problematika hukum, seperti ketidaksesuaian regulasi dengan konstitusi (UUD 1945), tumpang tindih aturan, dan belum lengkapnya aturan pelaksana yang menyebabkan resistensi di daerah. Dari perspektif demokrasi, mekanisme ini dinilai mengingkari kedaulatan rakyat, mereduksi semangat otonomi daerah, serta menimbulkan pertanyaan legitimasi politik penjabat yang ditunjuk tanpa keterlibatan rakyat. Penelitian ini merekomendasikan kerangka ideal yang melibatkan lembaga legislatif sebagai representasi rakyat, dengan mekanisme yang memastikan keterlibatan daerah dan konsistensi regulasi. Kerangka tersebut harus memperkuat demokrasi, otonomi daerah, serta adaptabilitasnya untuk situasi masa depan. Kata Kunci: Penunjukan; Penjabat; Kepala Daerah; Konstitusi; Demokrasi; Otonomi Daerah.