Olga Margareth Natoen Pengarang Dhesy A. Kase Dosen Pembimbing 1 Elisabeth N. S. Bota Tukan Dosen Pembimbing 2 Dhey W Tadeus Ketua Penguji Dhesy A. Kase Penguji 1 Elisabeth N. S. Bota Tukan Penguji 2

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak pengungsi dari luar negeri di Indonesia berdasarkan perspektif hukum internasional. Rumusan masalah yang dikaji meliputi : (1) bagaimanakah tinjauan normatif perlindungan hukum hak pendidikan anak pengungsi di Indonesia, dan (2) bagaimanakah upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum hak pendidikan anak pengungsi dari luar negeri di Indonesia menurut hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan komparatif dengan bahan hukum primer yakni Konvens Pengungsi 1951, Konvensi Hak Anak 1989 dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan mengeluarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 sebagai dasar penanganan pengungsi, Perlindungan hukum terhadap anak pengungsi belum bersifat komprehensif dan masih terhambat oleh ketiadaan regulasi teknis, mekanisme afirmatif, serta tidak adanya sistem represif yang dapat digunakan jika hak pendidikan dilanggar. Kebijakan yang ada lebih bersifat administratif dan fragmentaris, bergantung pada inisiatif pemerintah daerah dan dukungan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Dalam konteks perlindungan hukum, Indonesia belum maksimal menjalankan fungsi preventif maupun represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Di sisi lain, keterbatasan ini juga tidak lepas dari dinamika kedaulatan negara yang masih memengaruhi arah kebijakan domestik terhadap pengungsi. Untuk itu, skripsi ini merekomendasikan agar Indonesia segera meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, melakukan penguatan pada instrumen hukum nasional yang mengintegrasikan norma-norma HAM internasional serta pembentukan kebijakan afirmatif yang menjamin akses pendidikan yang setara bagi anak pengungsi tanpa diskriminasi. Kata kunci : perlindungan hukum, hak pendidikan, anak pengungsi, hukum internasional, regulasi teknis, mekanisme alternatif