PUTRI RAMADANI Pengarang AGUSTINUS HEDEWATA Dosen Pembimbing 1 HELSINA FRANSISKA PELLO Dosen Pembimbing 2 Yossie Maria Yulianty Yacob Ketua Penguji Helsina Fransiska Pello Penguji 2

Peraturan Mentri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro,kecil, dan menengah no.11 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat yang berkaitan dengan kredit untuk usaha mikro, kecil dan menangah pada prinsipnya memberi perlindungan hukum kepada kreditur dalam suatu perjanjian kredit. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat kreditur melakukan wanprestasi yang dapat merugkan debitur sehingga hak-hak debitur tidak sepenuhnya terlindungi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) miko tanpa angunan ,menjelaskan tentang penyelesaian resiko wanprestasi dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur . Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam pembahasan ditarik kesimpulan, bahwa Dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang soe ditemukan beberapa faktor penyebab debitur atau nasabah kredit usaha rakyat tanpa agunan melakukan wanprestasi yakni faktor ekonomi yang ditimbulkan dari menurunya usaha debitur dan penyalagunaan kredit yang dilakukan debitur. Hal inilah yang menjadi penyebab debitur/nasabah melakukan wanprestasi, Serta upaya PT. Bank Rakyat Indonesia dalam penyelesaikan debitur atau nasabah yang melakukan wanprestasi sesuai dengan standard operating procedure yaitu Melakukan penagihan dengan cara (pemberitahuan secara lisan, pemberian surat peringatan SP1, SP2 dan SP3), Melakukan negosiasi dan Penyelesaian wanprestasi dengan pengajuan klaim asuransi. Kata Kunci :Kredit Usaha Rakyat TanpaAgunan, RisikoWanprestasi Dan UpayaPenyelesaianHukum.