BEBY LOSINA DE MILENIO TAEKO Pengarang THELMA S M KADJA Dosen Pembimbing 1 Thelma S M Kadja Penguji 1 Deddy R Ch Manafe Penguji 2

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Karena menganut sistem pemerintahan tersebut maka rakyat Indonesia turut serta dalam pemerintahan sesuai dengan esensi demokrasi itu sendiri. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, demokrasi diimplementasikan dalam Pemilihan Umum. Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Pemilu, tidak dapat dipungkiri bisa terjadi pelanggaran baik itu pelanggaran kode etik, administrasi, sengketa proses pemilu, tindak pidana pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Dalam hal terjadi tindak pidana pemilu, maka diperiksa dan diadili menurut ketentuan acara pidana. Pada perkara tindak pidana Pemilu 2019 di TPS 07 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang hakim memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Dalam menjawab permasalahan yang ditemukan, tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana Pemilu 2019 di TPS 07 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang serta mengetahui penerapan Pasal 532 UU Pemilu dalam mengadili perkara ini. Hakim dalam amar putusannya yang pada pokoknya membebaskan terdakwa tentu tidak lepas dari pertimbangan bahwa tindak pidana pemilu tersebut tidak dapat dibuktikan secara jelas dan terang melalui alat bukti serta penerapan Pasal 532 UU Pemilu hanya memenuhi satu unsur dari tiga unsur. Kata Kunci : Pemilihan Umum, Tindak Pidana Pemilu, Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas.