SHEILA FEBRIANTY L. FOENAY Pengarang HUSNI KUSUMA DINATA Dosen Pembimbing 1 Rini Marselin Kaesmetan Dosen Pembimbing 2 Husni Kusuma Dinata Penguji 1 Darius Mauritsius Ketua Penguji Rini Marselin Kaesmetan Penguji 2

Di Kota Kupang, bantaran Kali Oepura merupakan salah satu kawasan yang memiliki fungsi strategis sebagai ruang terbuka hijau. Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan tingginya kebutuhan lahan, kawasan bantaran kali ini sering kali diokupasi oleh masyarakat untuk pemukiman atau kegiatan lain yang tidak sejalan dengan fungsi ekologisnya. Hal ini menimbulkan konflik hukum terkait hak milik atas tanah di lahan yang seharusnya dipertahankan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Kedudukan Hak Milik Atas Tanah Pada Lahan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Bantaran Kali Oepura, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang? (2) Apakah Akibat Hukum terhadap Hak Milik Atas Tanah Pada Lahan Ruang Terbuka Hijau Di Bantaran Kali Oepura, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dan sumber data yang diambil yaitu data primer dan data sekunder. Populasi dan sampel yang diambil yaitu: 1 orang Kepala ATR/BPN Kota Kupang, 1 orang Camat Maulafa, 1 orang Lurah Oepura, 5 orang warga yang bertempat tinggal di sekitaran bantaran Kali Oepura. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh di mana semua anggota populasi mendapatkan kesempatan yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan hak milik atas tanah di bantaran Kali Oepura yang telah ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, berada dalam ketidakselarasan antara status kepemilikan tanah dengan peruntukan kawasan sebagai RTH sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sebagian tanah di bantaran Kali Oepura telah berstatus hak milik yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kota Kupang dan sebagian lainnya belum bersertifikat namun telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk permukiman dan lahan pertanian. (2) Akibat hukum terhadap hak milik atas tanah di bantaran Kali Oepura menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketentuan normatif dan implementasi praktis di lapangan. Meskipun penetapan kawasan tersebut sebagai RTH berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang seharusnya membawa konsekuensi hukum yang tegas, kenyataannya tidak ada satu pun instrumen penegakan hukum yang diimplementasikan secara efektif. Kata Kunci: Akibat Hukum, Bantaran Kali, Hak Milik Atas Tanah, Ruang Terbuka Hijau.