FASRI FERROH Pengarang HUSNI KUSUMA DINATA Dosen Pembimbing 1 Chatryen M Dju Bire Dosen Pembimbing 2 Husni Kusuma Dinata Penguji 1 Orpa J NUbatonis Ketua Penguji Chatryen M Dju Bire Penguji 2

Tanah memiliki peran yang fundamental bagi kehidupan Masyarakat adat di Indonesia. Hak atas tanah bagi masyarakat adat Indonesia merupakan masalah yang penting dan menantang. Salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi masalah hak atas tanah masyarakat adat adalah Masyarakat adat Pubabu, yang terletak di Desa Linamnutu, Masyarakat Adat Pubabu menghadapi konflik terkait klaim atas Hutan Adat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam melindungi hak atas tanah masyarakat adat pubabu? (2) Apa saja hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam melindungi hak atas tanah masyarakat adat Pubabu? Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dan sumber data yang diambil yaitu data primer, dan sekunder. Populasi dan sampel yang diambil yaitu: kepala ATR/BPN wilayah Nusa Tenggara Timur, camat Amanuban selatan, kepala Desa Linamnutu, usif (raja) Amanuban, dan tokoh masyarakat adat Pubabu. Sampel yang digunakan, teknik sampel jenuh yaitu semua populasi memperoleh kesempatan yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam melindungi hak atas tanah Masyarakat Adat Pubabu belum berjalan secara efektif meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria secara normatif mengakui eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan mengamanatkan perlindungan hak- hak masyarakat melalui Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 14, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, implementasi di lapangan justru menunjukkan dominasi logika positivistik. (2) Hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam melindungi hak atas tanah masyarakat adat Pubabu yaitu tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan Masyarakat Adat Pubabu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di tingkat pemerintah lokal mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjembatani kepentingan masyarakat adat dengan kebijakan pemerintah provinsi, disposisi implementor yang cenderung mengabaikan pengakuan eksistensi masyarakat adat, struktur birokrasi yang kompleks dengan fragmentasi tanggung jawab antara berbagai instansi menciptakan kebingungan dan lemahnya koordinasi. Kata kunci: Undang-Undang Pokok Agraria; Implementasi; Perlindungan; Hak atas Tanah; Hambatan; Masyarakat adat.