GREGORIUS JANUARIO BAOH Pengarang Cyrilius W T Lamataro Dosen Pembimbing 2 Yosef M Monteiro Dosen Pembimbing 1 Kotan Y Stefanus Ketua Penguji Cyrilius W T Lamataro Penguji 2 Yosef M Monteiro Penguji 1

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1)Bagaimana Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT dalamPemberdayaan Masyarakat sebagai Tenaga Kerja Lokal Ditinjau dari Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2023? Dan (2) Apa yang menjadi factor penghambat Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT dalam Pemberdayaan Masyarakat sebagai Tenaga Kerja Lokal Ditinjau dari Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2023. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dan populasi dalam penelitian ini terdiri dari, Kepala Bagian Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT 1 orang, Kepala Bagian Pengawasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT 1 orang, Tenaga Kerja Lokal 5 orang. Setelah data diperolah, peneliti akan mengelompokan data berdasarkan sumber data dan menganalisanya untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil Penelitian menunjukan bahwa (1) Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT adalah perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. (2) Dalam pelaksanaannya masih menemui berbagai faktor penghambat yaitu lemahnya sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana seperti tidak adanya balai latihan kerja (BLK) yang diawasi langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, dan anggaran yang menjadi tantangan nyata dalam pelaksanaan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di daerah Provinsi NTT yang memiliki karakteristik geografis sebagai daerah kepulauan. Saran dari penulis dalam penelitian ini yakni perlu adanya penguatan kapasitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi kepada tenaga kerja lokal dan juga pelaksanaan evaluasi dan monitoring berkala. Kata Kunci: Tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat, kebijakan ketenagakerjaan