Yanuarius Maria Gole Duan Pengarang HERYANTO AMALO Dosen Pembimbing 2 Dr. Orpa G. Manuain, S.H., M.H. Dosen Pembimbing 1 Karolus Kopong Medan Ketua Penguji Heryanto Amalo Penguji 2 Orpa G. Manuain Penguji 1

Tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan yang masuk kedalam golongan tindak pidana khusus dan biasa disebut juga kejahatan luar biasa. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui, menjelaskan, dan mengkritisi pemberian pidana denda sebagai pidana yang dapat disubsiderkan dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 57/pid.Sus-TPK/2023/PN sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan (2) untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkaji tentang pengaturan pidana denda bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam aturan hukum yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Aspek yang diteliti adalah kesesuaian antara pemberian pidana denda bagi Pelaku Korupsi dengan tujuan pemidanaan pada teori gabungan dan penerapan dendanya dimasa depan. Lokasi penelitian dilakukan di UPT Perpuastakaan Universitas Nusa Cendana, dimana bahan hukumnya dikumpulkan dengan menggunakan metode pendekatan bola salju dan setelahnya dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) pemberian pidana denda sebagai pidana yang dapat disubsiderkan dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 57/pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg belum sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan pemidanaan pada teori absout-telatif (2) karena permasalahannya terdapat pada pidana penggantinya maka terdapat dua pertimbangan yaitu mengubah pidana pengganti pidana denda yang semulanya adalah pidana kurungan menjadi pidana penjara dan Memberikan pengelompokan lama waktu pidana penjara sebagai pengganti pidana denda menjadi beberapa kategori-kategori berdasarkan jumlah denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Saran-saran yang bisa peneliti sampaikan adalah (1) merevisi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menambahkan aturan tentang pidana ( 2) aturan yang dibuat haruslah tegas sesuai tujuan pemidanaan pada teori absolut-relatif Kata Kunci : korupsi, pidana pengganti/ subsider, denda, teori absolut, teori relatif, teori absolut-relatif