ROSSALYN APRIANA PELT Pengarang BHISA VITUS WILHELMUS Dosen Pembimbing 2 Aksi Sinurat Dosen Pembimbing 1 Aksi Sinurat Penguji 1 Debi F. Ng. Fallo Ketua Penguji Bhisa Vitus Wilhelmus, S.H.,M.H Penguji 2

Penyertaan dalam tindak pidana sering kali menimbulkan tantangan dalam proses pembuktian dan pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku. Salah satu kasusnya adalah pembunuhan terhadap Paulus Nafi, di mana terdakwa Marthen Jacob Dillak dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Kupang, namun kemudian dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pembuktian Penuntut Umum telah sesuai untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam Penuntutan pada Putusan Nomor: 143/Pid.B/2018/PN.KPG, (2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa pada Putusan Nomor: 143/Pid.B/2018/PN.KPG dan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa pada Putusan Nomor 638 K/Pid/2019. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif atau disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif ini difokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis, serta bahan-bahan hukum lainnya seperti doktrin, yurisprudensi, dan asas-asas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penuntut Umum menggunakan keterangan saksi sebagai dasar tuduhan penyertaan terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menjelaskan dugaan keturutsertaan terdakwa, meskipun keterangan saksi kunci mengalami perubahan dan tidak ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan langsung, terdakwa tetap dituntut pidana penjara 11 (sebelas) tahun, (2) Hakim Pengadilan Negeri Kupang mempertimbangkan tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah dan tidak adanya keyakinan hakim yang cukup terhadap keterlibatan terdakwa, sehingga memutus untuk membebaskan terdakwa, sebaliknya, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menilai bahwa keterangan saksi-saksi bersesuaian satu sama lain dan cukup kuat untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah turut serta dalam pembunuhan, sehingga membatalkan putusan bebas dan menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun kepada terdakwa. Perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung terletak pada penilaian kekuatan alat bukti, khususnya keterangan saksi, dalam membuktikan unsur penyertaan dalam pembunuhan. Hal ini menunjukkan pentingnya konsistensi dan kualitas alat bukti dalam proses pembuktian pidana guna menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Kata Kunci: Pembuktian, Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Penyertaan, Kasasi.