KEZIALLUM STARLING RATU KE Pengarang Jeffry A. Ch. Likadja Dosen Pembimbing 1 Elisabeth N. S. Bota Tukan Dosen Pembimbing 2 Gerald Aldytia Bunga Ketua Penguji DR. JEFFRY A. CH. LIKADJA, S.H., M.H Penguji 1 Elisabeth N. S. Bota Tukan Penguji 2

Kemajuan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan mengakses informasi. Salah satu contoh signifikan yang tengah viral di internet dan menjadi salah satu isu global terhadap penggunaan AI adalah Deepfake. Pembuatan konten palsu yang sangat realistis, sampai kepada ranah pornografi atau yang dikenal dengan AI Deepfake Pornography, akan tetapi pengaturan hukum internasional belum secara komprehensif mempertegas kaitannya terhadap kemajuan pornografi melalui teknologi AI, sehingga perlindungan hukum terhadap korban menjadi kurang efektif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban Artificial Intelligence (AI) Deepfake Pornography dalam perspektif hukum nasional Indonesia. (2) Untuk meninjau urgensi ratifikasi Budapest Convention on Cybercrime 2001 atau Konvensi Budapest 2001 bagi hukum nasional Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidan-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Perlindungan hukum terhadap korban AI Deepfake Pornography dalam hukum nasional Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan karena belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai AI deepfake pornografi. (2) Urgensi ratifikasi Budapest Convention on Cybercrime 2001 bagi hukum nasional Indonesia selama ini terbatas karena Indonesia belum meratifikasi dan menjadi pihak dalam konvensi tersebut. Tanpa ratifikasi, Indonesia akan menghadapi keterbatasan dalam kerja sama hukum internasional, termasuk dalam pertukaran data, ekstradisi pelaku, serta penyitaan barang bukti digital di luar yurisdiksi nasional. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran bahwa: (1) Pemerintah Indonesia sebaiknya segera meratifikasi Konvensi Budapest 2001 sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum nasional dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks. (2) Masyarakat Indonesia perlu meningkatkan literasi digital, terutama terkait bahaya manipulasi visual dan perlindungan data pribadi. Dengan edukasi yang tepat dan menyeluruh, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah penyebaran konten berbahaya, melindungi korban, dan menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan menghargai martabat manusia. Kata Kunci :Kecerdasan Buatan; Pemalsuan; Pornografi; Indonesia