FIVIN F. MANGNGI Pengarang SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 HERNIMUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 2 Dr.Saryono Yohanes, S.H., M.H Ketua Penguji Hernimus Ratu Udju, S.H.,M.H Penguji 1 JOSEF MARIO MONTEIRO Penguji 2

Penelitian ini berjudul “Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Penertiban Perjudian Di Kabupaten Sabu Raijua”. Yang menjadi tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis tugas dan wewenang pemerintah daerah kabupaten Sabu Raijua dalam pembentukan peraturan tentang penertiban perjudian di kabupaten Sabu Raijua dan untuk mengetahui faktor penghambat yang dialami oleh pemrintah daerah kabupaten Sabu Raijua dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai pembentuk peraturan tentang penertiban perjudian di kabupaten sabu Raijua. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif ditunjang oleh pendekatan sosio-legal. Sumber bahan hukum dari penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama yang meliputi Peraturan Perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum dan ditunjang oleh hasil wawancara atau pengamatan lapangan, dan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum primer yang meliputi bukuilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penunjuk atau informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedi dan glosarry. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh diolah melalui beberapatahap yaitu: inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 1. Meskipun ada aktivitas perjudian di kabupaten Sabu Raijua, realitanya belum ada regulasi yang mengatur tentang penertiban perjudian di Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah kabupaten sabu raijua belum menjalankan tugas dan wewenang mereka untuk membentuk peraturan tentang penertiban perjudian di kabupaten Sabu Raijua. 2. Adapun yang menjadi faktor penghambat bagi pemerintah sehingga belum terlaksananya tugas dan wewenang pemerintah sebagai pembentuk peraturan tentang penertiban perjudian adalah sumber daya manusia yang relatif rendah,partisipasi masyarakat dan minimnya ketersediaan dana. Kata Kunci: Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Peraturan, Penertiban Perjudian.