MAYA NIKITA KIKIH Pengarang Norani Asnawi Dosen Pembimbing 2 Detji K E R Nuban Dosen Pembimbing 1 Yohanes Tuan Ketua Penguji Norani Asnawi Penguji 2 Detji K E R Nuban Penguji 1

Perizinan merupakan instrumen yang paling lazim digunakan dalam hukum administrasi, olehkarenanya pemerintah menggunakan perizinan sebagai alat hukum untuk mengatur dan mengarahkan perilaku warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, di Kota Kupang meskipun beberapa pengusaha telah memenuhi persyaratan, sebagian besar masih belum memiliki izin resmi. Variasi tingkat kepemilikan izin di setiap kelurahan di Kota Kupang menunjukkan perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap perizinan usaha mebel, oleh karena itu perumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah pengawasan pemerintah dan penegakan hukum terhadap perizinan mebel di kota kupang dan apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum dalam perizinan mebel di Kota Kupang. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Empiris yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Adapun Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kasus dan pendekatan Perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengubah mekanisme perizinan usaha mebel di Kota Kupang menjadi berbasis sistem Online Single Submission (OSS). Pengawasan dilakukan oleh Disperindag, DPMPTSP, dan Satpol PP dengan tugas berbeda. Disperindag membina usaha mikro dan kecil (UMK), DPMPTSP mengurus usaha menengah ke atas (non-UMK), sementara Satpol PP menegakkan Perda secara persuasif dan mengarahkan pelaku usaha tanpa izin ke DPMPTSP. Penegakan hukum dalam perizinan mebel menghadapi berbagai hambatan yang sesuai dengan teori Soerjono Soekanto, meliputi aspek hukum, penegak hukum, sarana pendukung, peran masyarakat, dan budaya. Saran dari penelitian ini yaitu perlu diperkuat penerapan sanksi administratif sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pemerintah Kota Kupang harus lebih aktif mengawasi tanpa menunggu pengaduan dan menindak tegas pelanggar. Sosialisasi mengenai kewajiban perizinan juga penting dilakukan melalui pelatihan dan perbaikan sistem administrasi. Selain itu, diperlukan regulasi di Kota kupang yang spesifik sesuai kondisi lokal, edukasi literasi digital bagi pelaku usaha untuk memudahkan akses OSS, serta peningkatan kapasitas SDM di instansi terkait melalui pelatihan dan perbaikan budaya pelayanan yang lebih responsif dan efisien. Kata Kunci: Perizinan Mebel, Kota Kupang, Hukum Administrasi Negara