STEFANY VITAYULIA MALI Pengarang GERALD ALDYTIA BUNGA Dosen Pembimbing 2 Jeffry A. Ch. Likadja Dosen Pembimbing 1 Gerald Aldytia Bunga Penguji 2 DR. JEFFRY A. CH. LIKADJA, S.H., M.H Penguji 1 Dhesy A. Kase Ketua Penguji

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada Februari Tahun 2021 lalu bukanlah hal yang baru terjadi karena kudeta di Myanmar telah terjadi sejak tahun 1962. Pada tahun 2021, militer kembali melakukan kudeta di mana dalam aksinya tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Korban pelanggaran HAM adalah warga sipil sehingga masyarakat internasional mengecam tindakan junta militer. Perlindungan terhadap warga sipil seharusnya menjadi tanggung jawab ASEAN sebagai organisasi regional namun dalam piagam ASEAN terdapat prinsip non-intervensi oleh karena itu masyarakat internasional memiliki tanggung-jawab untuk melindungi warga sipil sesuai dengan prinsip Responsibility to Protect. Prinsip ini dapat diterapkan karena peristiwa yang terjadi di Myanmar masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu yang dihadapi. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder antara lain bahan hukum yang berasal dari hukum yaitu dokumen hukum, laporan hukum dan catatan hukum yang berasal dari ilmu pengetahuan yaitu ajaran dan doktrin hukum, teori hukum, konvensi internasional, pendapat hukum dan ulasan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar dan korban pelanggaran HAM adalah warga sipil. Mulai dari larangan melakukan demonstrasi, penahanan terhadap warga sipil, pembantaian serta melakukan kekerasan seksual terhadap tahanan wanita. Untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan tersebut, ASEAN sebagai salah satu organisasi regional terhalangi oleh prinsip non-intervansi sehingga tidak mampu ikut campur dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan di Myanmar tersebut. Oleh karena itu masyarakat internasional bertanggung jawab untuk melindungi warga sipil di Myanmar berdasarkan prinsip R to P (Responsibility to Protect) karena menganggap bahwa Negara (Myanmar) tidak mampu (unable) dan tidak mau (unwilling) menyelesaikan persoalan yang terjadi. Bentuk perlindungan yang telah diberikan oleh masyarakat internasional melalui negara-negaranya maupun melalui PBB antara lain memberikan sanksi terhadap junta militer yakni memberikan kecaman lewat teguran, menghentikan bisnis serta membatasi akses masuk petinggi militer ke negaranya serta membekukan bantuan terhadap Myanmar. Tindakan itu dilakukan untuk membantu menghentikan kejahatan kemanusiaan tersebut. Namun Junta Militer Myanmar tetap melakukan pelanggaran terhadap HAM walaupun sudah banyak yang mengecam tindakan tersebut. Kata kunci: Kudeta Militer, Pelanggaran HAM, Perlindungan HAM