Kelvin Christian Lende Pengarang HUSNI KUSUMA DINATA Dosen Pembimbing 2 Yossie M Y Jacob Dosen Pembimbing 1 Husni Kusuma Dinata Penguji 2 Yossie M Y Jacob Penguji 1 Juliana S Ndolu Ketua Penguji

Tanah memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat dan merupakan objek hukum yang paling bernilai dalam sistem hukum perdata. Namun, dalam praktiknya sering terjadi sengketa akibat penyerobotan sebagian tanah oleh pihak lain yang membangun di atasnya tanpa hak. Permasalahan ini tidak hanya memicu konflik kepemilikan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengganggu hak pemilik sah atas tanah tersebut. Dalam kasus Putusan No. 66/Pdt.G/2023/PN.KPG, ditemukan bahwa sebagian bangunan milik tergugat berdiri di atas tanah milik penggugat, yang telah memiliki sertifikat hak milik. Tindakan tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang harus diselesaikan melalui pengadilan, dan menekankan pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, serta ketelitian dalam proses pendaftaran dan pengukuran tanah. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana kedudukan sertifikat hak milik atas tanah dalam hukum perdata (2) Apa akibat hukum dari sebagian pembangunan rumah miliknya atas tanah milik orang lain? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan terkait kasus yang diteliti dan data di analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. (1) Kedudukan Sertifikat Hak Milik secara Perdata dalam perkara No. 66/Pdt.G/2023/PN.Kpg, Penggugat menggugat karena sebagian bangunan rumah Tergugat masuk ke dalam tanah yang telah bersertifikat Hak Milik milik Penggugat. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, bangunan dan pagar Tergugat terbukti berada di atas tanah miliknya sendiri sesuai dengan Sertifikat Hak Milik yang terbit lebih dahulu. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan ditolak seluruhnya. Secara hukum perdata, sertifikat hak milik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, namun dalam kasus ini bukti sertifikat Tergugat lebih dahulu terbit dan diakui keabsahannya oleh pengadilan. (2) Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku mengganti kerugian. Dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum karena Tergugat membangun di atas tanah miliknya. Namun berdasarkan fakta di lapangan dan hasil pemeriksaan setempat, tidak terbukti adanya pelanggaran batas tanah. Majelis Hakim menilai tidak ada perbuatan melawan hukum karena Tergugat membangun di atas tanah yang sah dimilikinya, sesuai dengan sertifikatnya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dinyatakan tidak berdasar dan ditolak. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik tanah harus ditegakkan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Sertifikat hak milik menjadi bukti utama dalam penyelesaian sengketa, dan pelanggaran terhadapnya merupakan perbuatan melawan hukum yang harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Saran yang dapat diberikan adalah diperlukan peningkatan ketelitian administratif dalam proses sertifikasi dan pengukuran batas tanah oleh instansi pertanahan serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas dan pembuktian kepemilikan tanah agar potensi sengketa dapat diminimalisir. Kata Kunci: Sengketa Pertanahan, Perbuatan Melawan Hukum, Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.