FLORA APRILIANA MANILANI Pengarang KAROLUS KOPONG MEDAN Dosen Pembimbing 1 ROSALIND ANGEL FANGGI Dosen Pembimbing 2 Karolus Kopong Medan Penguji 1 Orpa Ganefo Manuain Ketua Penguji Rosalind Angel Fanggi Penguji 2

Di Indonesia tindakan perundungan yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana tidak diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti ingin membahas mengenai bagaimanakah pengaturan hukum bagi tindak pidana perundungan (bullying) terhadap anak menurut perundang-undangan di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perundungan (bullying). Tujuannya adalah untuk dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai pengaturan hukum bagi tindak pidana perundungan (bullying)terhadap anak dan bentuk perlindungan apa yang diberikan hukum terhadap anak korban perundungan (bullying) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada penelitian ini peneliti mengunakan penelitan normatif. Jenis penelitain dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis permaslahan yang ditemukan. Penlitian normatif ini didasarkan pada data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku atau jurnal hukum, artikel dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam peraturan perundang-undangan, suatu tindak perundungan dalam peraturan pidana tidak diatur secara khusus sehingga dalam proses pemidanaan terhadap suatu kasus perundungan Majelis Hakim perlu memperhatikan jenis dari tindak perundungan tersebut kemudian menentukan perundang-undangan yang sesuai. Dalam hal perlindungan terhadap korban perundungan peraturan pidana yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang dilarang dan tergolong dalam suatu tindak pidana pada umumnya hanya mengatur tentang hak korban atas restitusi atau ganti kerugian, tetapi tidak mengatur tentang hak-hak khusus terhadap perlindungan psikis korban. Kata Kunci : Anak, Korban, Perundungan, Perlindungan Hukum