ELES UMBU LAIYA SOBANG Pengarang Frans W. Muskanan Dosen Pembimbing 2 Yonatan H. Lopo Dosen Pembimbing 1 Rudi Rohi Penguji 2 Frans W.Muskanan Penguji 1 Yonatan H. Lopo Ketua Penguji

Penelitian ini mengkaji praktik politik ruang dalam pembangunan kawasan Agrowisata Bukit Jokowi (Bukit Ngora Lenang) di Desa Makatakeri, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini mengalami konflik tata kelola antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat (Kabisu Laipatedang) sebagai pemilik lahan ulayat. Penamaan “Bukit Jokowi” dan pembangunan fasilitas wisata dilakukan tanpa kejelasan status lahan, menyebabkan ketegangan antara aktor negara dan komunitas lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana ruang diproduksi, dimaknai, dan diperebutkan oleh berbagai aktor melalui proses dominasi, simbolisasi, dan resistensi.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teori utama produksi ruang Henri Lefebvre, serta dilengkapi dengan teori tata kelola kolaboratif untuk menganalisis kegagalan negara dalam melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lokasi, serta studi dokumen. Informan penelitian meliputi pejabat pemerintah daerah, kepala desa, pemilik lahan adat, tokoh masyarakat, serta warga penerima manfaat pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara mendominasi produksi ruang baik secara fisik (melalui pembangunan infrastruktur) maupun secara simbolik (melalui penamaan ruang). Namun, proses ini tidak disertai dengan pelibatan masyarakat adat secara substantif, baik dalam bentuk legalitas, musyawarah, maupun pengambilan keputusan jangka panjang. Resistensi masyarakat dalam bentuk penutupan akses lokasi wisata menunjukkan bahwa proyek pembangunan tersebut tidak memiliki legitimasi sosial yang kuat. Tata kelola yang berlangsung bersifat eksklusif, tanpa forum deliberatif dan partisipatif yang menjamin kesetaraan antara negara dan masyarakat. Oleh karena itu, konflik ini tidak hanya mencerminkan pertarungan atas ruang fisik, tetapi juga pertarungan atas makna, otoritas, dan hak atas ruang. Kata Kunci: Politik Ruang, Tata Kelola, Masyarakat Adat