ASSCENTIA PRISCHILA MBAO Pengarang BHISA VITUS WILHELMUS Dosen Pembimbing 2 HERYANTO AMALO Dosen Pembimbing 1 Heryanto Amalo Penguji 1 Rosalind Angel Fanggi Ketua Penguji Bhisa Vitus Wilhelmus, S.H.,M.H Penguji 2

Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan secara berulang menjadi salah satu masalah yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sistem hukum pidana Indonesia mengatur tindak pidana pencurian melalui Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 74/Pid.B/ 2024/PN Kpg terhadap terdakwa Yublina Risa Nau, yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan secara berulang di tempat kerjanya, Toko Oto Style. Penelitian ini bertujuan untuk menilai ketepatan penerapan norma hukum pidana terhadap fakta-fakta konkret yang terungkap di persidangan serta menganalisis pertimbangan hakim baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang- undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun majelis hakim secara formil telah menerapkan Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), pendekatan ini tidak sepenuhnya tepat. Karena, Hakim telah mengabaikan unsur spesifik yang terkandung dalam Pasal 374, yaitu “Dilakukan karena adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”. Penggunaan Pasal 372 yang merupakan delik umum berpotensi menyebabkan putusan yang tidak mencerminkan beratnya perbuatan dan mengabaikan nilai kerugian serta kepercayaan yang dikhianati. Dalam putusan hakim, menunjukan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara beratnya kerugian finansial yang diderita korban dengan ringannya hukuman yang dijatuhkan. Putusan ini dapat dianggap melemahkan efek jera dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penelitian ini juga menyoroti perlunya hakim untuk mempertimbangkan secara lebih komprehensif faktor-faktor seperti besarnya kerugian dan dampak sosial dari kejahatan tersebut, Agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Kata Kunci : Penggelapan, Perbuatan Berlanjut, Penerapan dan Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penggelapan.