MERNI BESSI Pengarang RUDEPEL PETRUS LEO Dosen Pembimbing 1 Deddy R. CH. Manafe Dosen Pembimbing 2 Jimmy Pello Ketua Penguji Rudepel Petrus Leo Penguji 1 Deddy R Ch Manafe Penguji 2

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, minimnya lapangan kerja di Indonesia sehingga mendorong banyak masyarakat Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Meskipun telah diatur dalam Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia tetapi pelaksanaan perlindungan terhadap PMI masih belum optimal. Banyak PMI, terutama yang berangkat kerja secara Ilegal, menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (Ilegal) yang Mengalami Kekerasan?. 2) Apakah yang Menjadi Faktor Penghambat atau Kendala yang Dihadapi Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban Pekerja Migran Indonesia (Ilegal) yang Mengalami Kekerasan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji data-data yang diperoleh dari studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian upaya perlindungan hukum dari pemerintah kantor BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur bagi PMI yang bekerja secara Ilegal yang mengalami kekerasan atau meninggal dunia yaitu pemerintah Kantor BP3MI tetap memfasilitas pemulangan PMI Ilegal untuk sampai ke keluarganya. Tapi haknya sebagai PMI tidak dapat karena bekerja secara Ilegal atau tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, hal ini karena adanya faktor-faktor yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi PMI Ilegal yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dari PMI Ilegal, kurangnya data dan informasi dari PMI Ilegal, dan keterbatasan anggaran. Kata Kunci: Perlindungan hukum, pekerja migran ilegal, kekerasan, BP3MI, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017