MARIA SRIYANI TAEL Pengarang YOHANES DEMU Dosen Pembimbing 1 Siprianus G Tefa Dosen Pembimbing 2 Yohanes Demu Ketua Penguji Sarlin P. Nawa Pau Penguji 2 Siprianus G. Tefa Penguji 1

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis status hak pakai atas tanah dan bangunan terhadap kewajiban pembayaran PBB di daerah jalur hijau Kelurahan Tuak Daun Merah; dan (2) menganalisis kepemilikan hak pakai terhadap tingkat kepatuhan pembayaran PBB oleh masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan status hukum tanah menjadi faktor utama rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Banyak warga tidak memiliki sertifikat hak pakai, meskipun tinggal di lahan negara atau jalur hijau, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagian warga tetap membayar PBB meskipun tidak memiliki legalitas formal, sebagai bentuk harapan legitimasi administratif di masa depan. Di sisi lain, sebagian besar memilih tidak membayar karena khawatir akan konsekuensi hukum atau tindakan penertiban. Situasi ini berdampak langsung pada fluktuasi penerimaan PBB dan menurunkan efektivitas pemungutan pajak daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya strategis dari pemerintah untuk menata ulang status tanah, memperjelas hak kepemilikan, serta merumuskan kebijakan pajak yang adil dan berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Hak Pakai, Jalur Hijau