SANIA KARLINA MARLIANI ULLE Pengarang JIMMY PELLO Dosen Pembimbing 1 RUDEPEL PETRUS LEO Dosen Pembimbing 2 Jimmy Pello Penguji 1 Rudepel Petrus Leo Penguji 2 Adrianus Djara Dima Ketua Penguji

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah mendorong masyarakat untuk menggunakan berbagai aplikasi virtual, seperti media sosial, e-commerce, hingga layanan perbankan digital. Namun, semakin banyaknya aktivitas digital juga meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pengguna. Banyak kasus menunjukkan bahwa data pribadi sering dipakai untuk tindak pidana seperti penipuan, pemerasan, hingga penyebaran informasi ilegal. Kondisi ini menandakan masih lemahnya sistem keamanan siber dan belum optimalnya perlindungan hukum pidana terhadap data pribadi di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna aplikasi virtual di Indonesia? (2) Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum normatif oleh penyedia layanan terhadap kebocoran data pribadi pengguna aplikasi virtual di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: perlindungan hukum pidana terhadap data pribadi pengguna aplikasi virtual terbagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui kewajiban penyedia layanan untuk menjaga keamanan sistem, memperoleh persetujuan atas pengumpulan data, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemrosesan data pribadi seperti tercantum dalam beberapa pasal UU PDP dan Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui pengaturan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap data pribadi, sebagaimana tercantum dalam UU PDP, UU ITE dan KUHP. Sedangkan tanggung jawab penyedia layanan aplikasi virtual terhadap kebocoran data pribadi pengguna mencakup tanggung jawab teknis, administratif, dan informasional. Selain itu, penyedia layanan juga dapat dikenai tanggung jawab hukum berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Aplikasi Virtual, Hukum Pidana.