Dedi Polin Pengarang ORPA GANEFO MANUAIN Dosen Pembimbing 2 Simplexius Asa Dosen Pembimbing 1 Aksi Sinurat Penguji 2 Karolus Kopong Medan Penguji 1

Putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) merupakan fenomena yang menarik dalam praktik peradilan pidana karena tidak diatur secara eksplisit sebagai bentuk putusan akhir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima pada Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Olm serta mengkaji implikasi yuridisnya terhadap sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada adanya cacat formil yang bersifat fundamental dalam proses penyidikan, yaitu tidak terpenuhinya kewajiban pendampingan oleh orang tua atau keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan, dan penasihat hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelanggaran tersebut mengakibatkan proses penyidikan kehilangan legitimasi yuridis sehingga berdampak pada tidak dapat diterimanya tuntutan penuntut umum. Putusan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip due process of law, perlindungan hak anak, dan legalitas prosedural dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur peradilan anak guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak.