Maria Elvina Sa Pengarang NIKSON TAMENO Dosen Pembimbing 2 HERLY MATHELDA OEMATAN Dosen Pembimbing 1 Nikson Tameno Penguji 1 Herly Mathelda Oematan Ketua Penguji Minarni A.Dethan Penguji 2

Kebijakan program pengampunan pajak diberlakukan pada tahun 2020 sebagai upaya mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19, melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah menerbitkan 3 (tiga) peraturan pembebasan sanksi administrasi atau pengampunan pajak. Namun demikian, wajib pajak di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih merasa berat untuk memenuhi kewajiban pajak daerahnya meskipun pemerintah provinsi sudah memberikan keringanan pajak. Bahkan di Kabupaten Sikka, petugas UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sikka sampai berinisiatif untuk mendatangi wajib pajak pemilik kendaraan dari pintu ke pintu. Akan tetapi, upaya ini tidak direspon dengan antusias oleh masyarakat sehingga mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui minat wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kebijakan pengampunan pajak selama masa pandemi Covid-19. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara kepada informan penelitian dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa minat wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Magepanda terhadap kebijakan pengampunan pajak selama masa pandemi Covid-19 tergolong rendah, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kebijakan pengampunan pajak selama masa pandemi Covid-19, kurangnya kesadaran dan kepekaan wajib pajak terhadap kualitas pelayanan berupa aturan dan informasi kebijakan yang berlaku dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Magepanda dalam membayar pajak selama masa pandemi Covid-19. Kata Kunci: Pajak kendaraan bermotor, Kebijakan pengampunan pajak, Minat wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kebijakan pengampunan pajak.