BELLA K YUNUS Pengarang WILLIAM DJANI Dosen Pembimbing 1 MARKUS TAE Dosen Pembimbing 2 Petrus Kase Penguji 2 William Djani Ketua Penguji Markus Tae Penguji 1

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan good governance yang dijalankan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Faktor apa sajakah yang menghambat terselenggaranya penerapan good governance di Dinas Pekerjaan Umur Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas pekerjaan umum kabupaten timor tengah selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan informan berjumlah 11 orang. Jenis sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dalam penerapan good governance di dinas pekerjaan umum kabupaten timor tengah selatan tidak berjalan dengan maksimal, hal ini karena dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang harus di terapkan seperti tidak adanya partisipasi dari masyarakat,bentuk transparansi yang diberikan tidak dapat di terapkan dengan efektif dan menyeluruh. Akuntabilitas yang diberikan kepada masyarakat belum maksimal dari hasil kinerjanya, kurangnya kualitas SDM pegawai yang berpengaruh terhadap kinerja dan pemberian pelayanan kepada ,masyarakat tidak efektif dan efisien. Supremasi hukum yang di harapkan tidak berjalan dengan efektif ,tidak responsifnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan agar good governance bisa diterapkan dengan efektif maka perlu dilakukan seperti membuka informasi seliuas-luasnya kepada masyarakat mengenai kegiatan pembangunan yang di selenggarakan oleh dinas pekerjaan umum, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tidak melalui internet saja, tapi dengan menggunakan media lainnya.meningkatkan pengawasan pada setiap proses pelaksanaan pembangunan. Kata Kunci : Penerapan, good governance