JOSHUA FEBRIANO ADAK Pengarang JIMMY PELLO Dosen Pembimbing 1 BHISA VITUS WILHELMUS Dosen Pembimbing 2 Jimmy Pello Penguji 1 Adrianus Djara Dima Ketua Penguji

Sumber daya hutan di Indonesia memiliki kandungan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pedanaan pembangunan. Beberapa daerah di Indonesia sebagian masyarakatnya masih mengantungkan kehidupan dari hasil hutan salah satunya Kabupaten Manggarai merupakan daerah di provinsi NTT yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas, hutan di Ruteng merupakan pada awalnya berstatus hutan lindung seluas 17.857.60 hektar dan hutan produksi terbatas seluas 14.388 hektar yang saat ini berada di wilayah kabupaten Manggarai dan manggarai timur, namun cenderung terjadinya penebangan pohon secara liar yang dilakukan oleh masyarakat. Sebanyak 3.000 hektar hutan di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Manggarai Ruteng rusak parah akibat penebangan. Hal ini berdampak buruk bagi lingkungan alam di Manggarai seperti berkurangya debit air yang dihasilkan oleh hutan. Hutan lindung sendiri merupakan kawasan penting sebagai sumber air bagi masyarakat sekitar, oleh karena itu sangatlah penting agar hutan lindung ini tetap terlindungi. Maraknya terjadi penebangan pohon di kawasan hutan lindung menimbulkan permasalahan yaitu apakah faktor-faktor penghambat terhadap fungsi penegak hukum dalam melindungi kawasan hutan lindung di Manggarai dan bagaimanakah upaya mengatasi penghambat pelaksanaan fungsi hukum dalam mengatasi tindakan penebangan pohon di kawasan hutan lindung di Kabupaten Manggarai. Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus (case approach) dan pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan tersier, dalam hal ini bahan hukum primer diperoleh dari hasil wawancara dan bahan hukum tersier diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor penghambat terhadap fungsi penegak hukum dalam melindungi kawasan hutan lindung di Kabupaten Manggarai, yaitu Pertama dalam hal regulasi tidak adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur secara khusus tentang perlindungan hutan lindung di kawasan Hutan lindung Kabupaten Manggarai sehingga upaya mencegah dan mengatasi laju kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan pengerusakan hutan belum teratasi dengan baik, Kedua masih kurangnya personil polisi hutan dalam hal ini jumlah polisi kehutanan di UPT KPH Kabupaten Manggarai sangat minim dibandingkan dengan luas kawasan yang harus di awasi, Ketiga sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga mengurangi kemampuan mereka dalam menjalankan tugasnya, keempat tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan kelima masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi penghambat fungsi hukum terhadap tindakan penebangan pohon di kawasan hutan lindung yaitu upaya yang dilakukan seperti upaya pre-emtif berupa sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan UPT KPH terhadap masyarakat sekitar hutan lindung, upaya preventif berupa Patroli atau ronda di dalam kawasan hutan yang berkoordiansi dengan polisi dan TNI, Penjagaan terhadap kawasan hutan lindung, dan memberikan peringatan melaui pemasangan papan informasi tentang pentingnya menjaga hutan, upaya represif berupa Operasi Penegakan Hukum, yaitu pemberian sanksi tegas bagi pihak yang tertangkap tangan melakukan pengrusakan hutan lindung, memberikan pembinaan terhadap pelaku pengrusakan hutan agar tidak mengulangi perbuatannya. Kata Kunci : Fungsi Hukum Pidana, Tindak Pidana Penebangan Pohon, Hutan Lindung.