DELFIANA MODOK Pengarang DHEY WEGO TADEUS Dosen Pembimbing 1 GERALD ALDYTIA BUNGA Dosen Pembimbing 2 Dhey Wego Tadeus Penguji 1 Gerald Aldytia Bunga Penguji 2 Jefry A. Ch. Likadja Ketua Penguji

ABSTRAK Delfiana Modok, Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Penolakan Pemulangan Simpatisan ISIS Asal Indonesia Ditinjau Berdasarkan Hukum Internasional, Dibimbing oleh Dhey W.Tadeus sebagai pembimbing I dan Gerald A. Bunga sebagai pembimbing II Kekalahan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) pada 2019 menimbulkan masalah baru. Hal ini karena kombatan ISIS yang bergabung dengan ISIS datang dari berbagai negara dan mambawa anak serta istrinya. Setelah kekalahan ISIS para kombatan ditahan dan diadili, sementara keluarganya (simpatisan ISIS) ditahan di kamp pengungsian tetapi tidak diadili. Penahanan terhadap mereka menimbulkan krisis kemanusiaan karena fasilitas kamp yang tidak memadai serta kurangnya bantuan makanan dan obat-obatan. Berdasarkan kondisi tersebut maka PBB dan Otoritas Suriah mendesak negara-negara asal simpatisan untuk memulangkan warga negaranya. Indonesia merupakan salah satu negara yang menolak memulangkan simpatisan ISIS dengan alasan keamanan. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah 1. bagaimanakah status hukum simpatisan ISIS berdasarkan hukum internasional? 2. bagaimanakah kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penolakan pemulangan simpatisan ISIS asal Indonesia berdasarkan hukum HAM internasional?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum simpatisan ISIS berdasarkan hukum internasional dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah lndonesia mengenai penolakan pemulangan simpatisan ISIS asal Indonesia berdasarkan hukum HAM internasional. Penelitian ini merupakan jenis penelitain Yuridis-Normatif. Dalam menggunakan pendekatan masalah penulis menggunakan pendekatan perundang- undangan (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa status penahanan simpatisan ISIS tidak memiliki dasar hukum yag kuat dan melanggar prosedur hukum. simpatisan ISIS asal Indonesia tidak kehilangan kewarganegaraannya dan masih berstatus WNI. Sementara mengenai kebijakan pemerintah Indonesia yang menolak pemulangan simpatisan ISIS bertentangan dengan hukum hak asasi manusia, yakni Universal Declaration of Human Rights of 1948 (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR) maka pemerintah Indonesia harus bertanggungjawab terhadap warga negaranya yang ditahan di kamp penahanan terutama dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia harus memulangkan para simpatisan ISIS sebab tidak ada dasar hukum yang mengatur bahwa seseorang yang bergabung dengan kelompok teroris dapat kehilangan kewarganegaraanya. Kata kunci : krisis kemanusiaan, simpatisan ISIS asal Indonesia, hukum HAM internasional, dan pertanggungjawaban negara.