GUSTI AYU MAHADEWI LARASHATI Pengarang DARIUS MAURITSIUS Dosen Pembimbing 1 YOSSIE MARIA YULIANTY YACOB Dosen Pembimbing 2 Sukardan Aloysius Ketua Penguji Darius Mauritsius Penguji 1 Yossie Maria Yulianty Yacob Penguji 2

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK MANALAGI PRODUK IRTP MANALAGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, Oleh Gusti Ayu Mahadewi Larashati dibimbing oleh Darius Mauritsius sebagai pembimbing I dan Yossie M. Y. Jacob sebagai pembimbing II Untuk menghasilkan suatu karya setiap individu maupun kelompok dituntut untuk lebih meningkatkan kreatifitas olah pikir. Karya-karya tersebut merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual seseorang yang sekarang ini tumbuh dan berkembang pada setiap tata kehidupan modern. Salah satu jenis kekayaan intelektual yang penting adalah merek. Penggunaan merek bukan hanya penting bagi pelaku usaha berskala besar saja, namun juga penting untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, tidak terkecuali bagi IRTP Manalagi. Masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek Manalagi dan faktor-faktor yang melatarbelakangi belum didaftarkannya merek Manalagi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris berupa meneliti bahan-bahan pustaka dan wawancara langsung dengan para responden dilapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini Merek Manalagi produk IRTP Manalagi belum mendaftarkan mereknya sehingga belum memperoleh perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Disisi lain faktor penyebab belum didaftarkannya merek Manalagi meliputi ketidaktahuan cara mendaftarkan merek, belum ada alasan yang mendesak, biayanya dianggap cukup mahal, persyaratannya rumit dan memakan waktu cukup lama. Untuk itu penulis memberi saran agar pihak perusahaan mau merubah cara pandang mereka dan mau mendaftarkan mereknya agar memperoleh perlindungan hukum. Kata kunci : merek, perlindungan hukum.