AMBROSIUS PUTRANTO MAU Pengarang SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 Ebu Kosmas Penguji 2 Saryono Yohanes Ketua Penguji Hernimus Ratu Udju Penguji 1

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXIV/2016 secara normatif teoritis dapat menjadi dasar yuridis bagi para penganut aliran kepercayaan untuk dihormati dan diakui dalam administrasi kependudukan berupa pencantuman data Kartu Tanda Penduduk elektronik dan Kartu Keluarga. Persoalannya bahwa, apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diimplementasikan dengan optimal terhadap para penganut aliran kepercayaan untuk menjalankan semua ajaran kepercayaan leluhur mereka, yang sekaligus menjadi dasar yuridis pula bagi mereka untuk menjalankan birokrasi pemerintahan secara bersamaan. Juga apakah dampak putusan Mahkamah Konstitusi itu berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat membebaskan masyarakat penghayat aliran kepercayaan dari tindakan diskriminatif. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reseacrh), yang diperoleh dari berbagai sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan karya ilmiah lainnya. Yang dihasilkan dari penelitian ini adalah Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 : Alasan-alasan Pemohon dalam Pengajuan Judicial Review, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Penilaian Hakim. Berikutnya Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 : Kepastian Hukum Dengan Membentuk Perundang-Undangan Yang Menjamin Para Penghayat Kepercayaan, Rekonstruksi Dan Reaktualisasi Sistem Kependudukan Dan Catatan Sipil Demi Kemudahan Administrasi Kependudukan Bagi Penghayat Kepercayaan, Jaminan Terpenuhinya Hak Konstitusional Warga Negara Penghayat Kepercayaan Sehingga Terbebas Dari Diskriminasi. Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXIV/2016