Welhelmus Putra Hadjoh Pengarang SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 Karolus K. Medan Dosen Pembimbing 2 Karolus Kopong Medan Penguji 1 Saryono Yohanes Ketua Penguji Rudepel Petrus Leo Penguji 2

Masalah yang diteliti adalah bagaimanakah kebijakan tol laut dalam pengembangan wilayah tertinggal di Provinsi NTT dan Apa kendala dalam penerapan pengaturan tol laut dalam pengembangan wilayah tertinggal di propinsi Nusa Tenggara Timur.Type penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus untuk menganalisis PP Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut; Permenhub No.PM.No 4 Tahun 2016; PP No.78 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 2015; PP No.70 Tahun 2017; PerPres No.16 Tahun 2018; SK AL.108/7/8/DJPL-15; Permenhub No.10 Tahun 2016 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Tol Laut dalam pengembangan wilayah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kerangka hukum pembangunan dapat terwujud sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang pemerataan pendistribusian barang antar pulau dan keseimbangan disparitas harga antara Indonesia Barat dan Timur yang meliputi Papua dan Nusa Tenggara Timur serta terwujudnya pelayanan yang berkualitas dan prima oleh pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Demikian pula yang Kendala dalam penerapan pengaturan Tol Laut dalam pengembangan wilayah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi berbagai aspek, antara lain : selain minimnya sarana prasarana berupa pelabuhan yang tidak memenuhi standar atau kategori utama serta kurangnya tenaga kerja yang memenuhi standar Sumber Daya Manusia serta berbagai persoalan yang muncul sebagai persoalan internal yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rekomendasi atas hasil penelitian yakni dalam hal implikasi pengaturan tentang tol laut dalam pengembangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah tertinggal maka diharapkan ada penyesuaian materi muatan yang terkandung dalam Perauran Presiden sehingga dalam implementasi aturan dapat secara baik dan merata di seluruh wilayah sebagai daerah sasaran pendistibusian barang sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut dan diharapkan adanya peningkatan anggaran oleh pemerintah pusat agar ada persiapan oleh pemerintah setempat dalam hal memaksimalkan dan mengoptimalkan segala sarana prasarana yang dimiliki agar tercapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kata Kunci : Implikasi Pengaturan, Tol Laut, Wilayah Tertinggal, Hukum Pembangunan