Amon Djobo Pengarang Prof. Dr. Aloysius Lilweri, MS Dosen Pembimbing 1 Prof. Dr. Aloysius Lilweri, MS Ketua Penguji Melkisedek N.B.C. Neolaka Penguji 1 Nursalam Penguji 2 DR Ajis S. Adang Djaha, M.Si Contributor

ABSTRAK Amon Djobo, Peran Gender Dalam Pembuatan Kebijakan Partisipatoris (Pengembangan Industri Tenun Ikat di Desa Ternate Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor) dibimbing oleh Prof. Dr. Aloysius Liliweri, MS dan Dr. Ajis Salim Adang Djaha, M.Si. Peran gender dilihat dalam dua dimensi yaitu dimensi usaha pengembangan industri tenun ikat dan dimensi pengambilan keputusan tentang pengembangan industri tenun ikat. Keduanya dilihat dalam tiga masa yaitu di masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Sehingga masalahnya adalah bagaimanakah peran gender dalam pengambilan keputusan tentang pengembangan industri tenun ikat pada masa lampau, masa sekarang dan masa depan di Desa Ternate Kabupaten Alor? Faktor apa saja yang menentukan pergeseran peran gender di masa lampau ke masa sekarang dan di masa depan? Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran peran antara perempuan dan lak-laki dalam sejumlah aktivitas tenun ikat. Usaha yang sebelumnya seluruh aktivitasnya dilakukan oleh kaum perempuan di masa lampau, tetapi seiring berjalannya waktu, kini sejumlah aktivitas telah dilakukan oleh kaum laki-laki. Pergeseran peran ini tentu akan sering terjadi di masa depan karena desakan kebutuhan hidup rumah tangga, pendidikan anak, solidaritas masyarakat adat, berkurangnya pendapatan kaum laki-laki sebagai nelayan tradisional, dan banyaknya waktu lowong kaum laki-laki di desa. Peran dalam pengambilan keputusan tentang pengembangan industri tenun ikat di ranah domestik, di masa lampau hingga saat ini masih didominasi kaum perempuan, karena semua aktivitas tenun diputuskan oleh kaum perempuan dan kaum laki-laki hanya diminta untuk turut serta menyelesaikan setiap aktivitas tenun ikat. Tetapi ketika urusan tenun ikat dibawa ke pengambilan keputusan di ranah publik, ternyata kaum perempuan menyerahkan sepenuhnya ke kaum laki-laki. Alasan yang disampaikan adalah berkenaan dengan kebiasaan masyarakat adat setempat, di mana perempuan dinilai tidak pantas duduk bersama kaum laki-laki membahas keputusan-keputusan untuk kepentingan publik. Musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan publik bagi kaum perempuan adalah urusan laki-laki. Tetapi apabila kaum laki-laki membutuhkan pikiran kaum perempuan dalam kaitannya dengan pengembangan tenun ikat, pikiran tersebut disampaikan di luar musyawarah kaum laki-laki. Seperti disampaikan ke suami apabila suami juga turut hadir dalam rapat dimaksud. Oleh karena itu ke depan tetap diusahakan adanya kesamaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam penyampaian pendapat dan juga dalam pengambilan keputusan di sektor publik.