DEDI RUSTIONER BENU Pengarang HOTLIF ARKILAUS NOPE Dosen Pembimbing 1 LASARUS JEHAMAT Dosen Pembimbing 2 Susana C L Pellu Penguji 2 Hotlif Arkilaus Nope Ketua Penguji Lasarus Jehamat Penguji 1

Penelitian ini berjudul Dinamika Konflik Lahan antara Masyarakat dan Pemerintah di Desa Enolanan, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika konflik lahan yang terjadi anatara masyarakat Desa Enolanan dan pemerintah setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan dinamika konflik lahan antara masyarakat Desa Enolanan dan pemerintah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori resolusi konflik. Teori ini menjelaskan bahwa sebuah konflik akan terus berlanjut apabila ada penyelesaian yang dapat diterima oleh salah satu pihak karena ketidaksesuaian diantara kepentingan atau suatu ketidak cocokan diantara nilai-nilai sosial dan struktur sosial. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Enolanan, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang dengan kriteria dua orang tokoh masyarakat dan tiga orang masyarkat biasa yang merasakan secara langsung dinamika konflik lahan dengan pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada data tertulis, gambar dan bukan angka-angka dan menggunkan pengumpulan data yang diperoleh dari hasil pengamatan. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya akar konflik,sebab konflik,tensi konflik, implikasi dan resolusi konflik yang turut ada dalam dinamika konflik lahan antara masyarakat Desa Enolanan dan pemerintahdinamika konflik yag terjadi antara masyrakat Desa Enolanan dan pemerintah bahwa Ada beberapa masyarakat yang mengeloah lahan yang sebenarnya milik pemerintah tapi digunakan sebagai penyambung hidup mereka dengan berkebun dan menanam banyak tanaman. sehinga pemerintah mengambil tindakan awal dengan menegur secara baik-baik untuk tidak boleh menggunakan lahan pemerintah untuk dijadikan lahan perekebunan milik pribadi hal inipun menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah karena masyarakat tidak terima kalau mereka harus keluar dari lahan tersebut dan tidak lagi bertanam. Memang betul pemerintah yang memiliki sertifikat lahan tersebut namun yang diharapkan masyarakat adalah bukan mereka mau memiliki lahan tersebut tapi mereka hanya berusaha mempertahankan tanaman mereka yang sudah ada sejak lama. Dalam penelitian ini juga memuat implikasi sosiologis yang mana menunjukan adanya keterkaitan yang mana dinamika konflik lahan oleh masyarakat dan pemerintah adalah bagian dari teori resolusi konflik yang diutarakan oleh Johan Galtung bahwa ketidak sesuaian diantara kepentingan atau suatu ketidak cocokan diantara nilai-nilai sosial dan struktur sosial. . Akan terus berlanjutnya sebuah konflik apabila tidak ada penyelesaiaan yang benar-benar bisa diterima oleh pihak yang berakitan. Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah yang pertama kepada masyarakat Desa Enolanan bahwa sebagai makhluk sosial tak pernah lepas dari yang namanya konflik oleh karena itu harus bisa melihat konflik-konflik yang ada untuk jangan ada konflik seperti itu, yang kedua kepada masyarakat atau keluarga yang berkoflik bahwa sebagai manusia kita hidup dibawah payung aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga keluarga belajar dari pegalaman yakni masalah ini sehingga kedepannya tidak terjadi masalah yang sama dan dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, yang ketiga kepda pemerintah agar ketika berada dalam dinamika konflik lahan ini dengan masyarakat merka juga bisa memberikan keputusan atau jalan keluar yang tidak merugikan masyarakat, karena bagaimanapun masyarakat adalah bagian dari pemerintah. Semoga bukan saja jalur hukum yang ditempu tapi secara adatpun harus agar bisa menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima oleh masyarakat dan pihak pemerintah. kata kunci: dinamika konflik lahan antara masyarkat desa Enolanan dan pemerintah