WULAN PURNAMASARI WADU HEO Pengarang ADRIANUS DJARA DIMA Dosen Pembimbing 1 DARIUS A KIAN Dosen Pembimbing 2 Heryanto Amalo Penguji 2 Adrianus Djara Dima Ketua Penguji Darius A Kian Penguji 1

Penelitian ini membahas tentang Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidanapenimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan UU No 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Polres Sabu Raijua. Di sampingitu juga penelitian ini bertujuan untuk : (1)Penegakan hukum pidana terhadappelaku tindak pidana yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi diwilayah hukum polres Sabu Raijua, (2)Yang menjadi hambatan dalam prosespenegakan hukum pidana yang di lakukan pelaku penimbunan BBM bersubsidi diWilayah hukum Polres Sabu Raijua. Jenis penilitian ini adalah penilitian hukumempiris, yang bersifat deskriptif. Data yang di gunakan dalam penelitian inimeliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil penilitianmenunjukan,(1)Bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidanpenimbunan BBM Bersubsidi diwilayah hukum polres Sabu Raijua belummaksimal. Dikarenakan ada begitu banyak faktor yang menjadi pertimbangkanpara pihak penegkan hukum karena harus berhadapan dengan kepentingan socialmasyarakat Sabu Raijua. Hambatannya adalah kurang aktifnya masyarakat untukterlibat dalam memberikan informasi kepada penegak hukum terkait denganadanya penimbunan BBM bersubsidi yang terjadi disekitaran Wilayah ataulingkungan mereka.(2)hambatan adalah pertimbangan kemanusian dari pihakepolisian tersebut dikarenakan adanya kesenjangan ekonomi masyarakat yangdiakibatkan oleh minimnya lapangan pekerjaan. Masyarakat beralih ataumengambil peluang menjadi penjual BBM tanpa izin usaha. Dengan berjualanBBM (bensin dan solar) mereka mendapatkan keuntungan atau penghasilan.Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakarminyak bersubsidi di wilayah hukum Polres Sabu Raijua belum maksimal hal inibisa di liat dari kasus masyarakat yang melakukan penimbunan yang belum ditindak sesuai dengan UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Pihak kepolisian di harapkan agar bersosialisasi dengan masyarakat mengenaiadanya UU yang berlaku dan lebih memperhatikan kesejatraan masyarakat . Kata Kunci : Penegakan hukum, Hambatan Sosial dan Ekonomi