ANRIANUS MAU Pengarang SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 RAFAEL R TUPEN Dosen Pembimbing 2 Ebu Kosmas Penguji 2 Saryono Yohanes Ketua Penguji Rafael R Tupen Penguji 1

Transparansi menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa, Informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai. Dengan adanya transparansi, chek and balance akan difungsikan dengan baik. Transparansi juga dapat mengurangi tingak penyimpanan anggaran, Seperti korupsi.sehingga upaya untuk meninkatkan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan mudah di wujudkan. Anggaran pendapatan belanja desa adalah pertanggng jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan Desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana Desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Rumusan masalah yaitu: (1) Sebarapa jauhkan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Fatulotu dan Desa Maneikun Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2) Apa sajakah faktor yang menjadi kendala dalam transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Desa Fatulotu dan Desa Maneikun Kecamatan Lasiolatn Kabupaten Belu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun tujuan Peneliti untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pengelolaan dan belanja Desa di Desa Fatulotu dan Desa Maneikun serta mengetahui dan menganalisis Faktor yang menjadi kendala dalam transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Desa Fatulotu dan Desa Maneikun. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa eksistensi masyarakat mengenai transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Desa Fatulotu dan Desa Maneikun, pengakuan masyarakat Desa meyangkut keterbukaan mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, belum terlalu efektif sesuai Undang-Undang tentang Desa Berdasarakan hasil penelitian tersebut, maka saran peneliti adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus itens melakukan pendampingan dengan melakukan pelatihan serta sosialisasi sehingga pelaksanaan APBDes bisa berjalan dengan baik.