<![CDATA[Pelaksanaan Pembinaan Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara]]>

<![CDATA[Pelaksanaan Pembinaan Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara]]> ALLEN CLAUDIO SALMONZ BLEGUR Pengarang HERMINUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 1 BILL NOPE Dosen Pembimbing 2 Herminus Ratu Udju Penguji 1 David Y Meyners Ketua Penguji Bill Nope Penguji 2 Saat ini Pelaksanaan Pembinaan tugas dan wewenang Pemerintah daerah terhadaP AParatur SiPil Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerPadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur belum berjalan dengan efektif sehingga Pelaksanaan tugas dan wewenang belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AParatur SiPil Negara. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pembinaan tugas dan wewenang Pemerintah daerah terhadaP AParatur SiPil Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerPadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur ditinjau dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AParatur SiPil Negara, dan (2) Mengetahui dan menganalisis faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan Pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah daerah terhadaP AParatur SiPil Negara di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerPadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini meruPakan Penelitian yuridis emPiris. Data dilengkaPi dengan data Primer dari hasil wawancara dan observasi di laPangan, dan data sekunder dari studi kePustakaan buku-buku, dokumen-dokumen, serta Peraturan Perundang-undangan yang diPaParkan dalam tabel-tabel deskriPtif dan diuraikan secara kualitatif. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan: Pertama, Pelaksanaan Pembinaan tugas dan wewenang Pemerintah daerah terhadaP ASN di DPMPTSP Nusa Tenggara Timur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AParatur SiPil Negara didaPati Pelaksanaan disiPlin Pegawai belum efektif; Pelaksanaan Pelayanan Publik juga belum efektif dan kualitas SDM yang belum memadai; serta kode etik dan Perilaku belum diteraPkan dengan oPtimal. Kedua, Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan tugas dan wewenang Pemerintah daerah terhadaP ASN di DPMPTSP Nusa Tenggara Timur adalah kesadaran diri ASN sebagai Penghambat utama dan anggaran untuk Program-Program Pembinaan dan Pengembangan ASN hanya sedikit atau sama sekali tidak dianggarkan. Kata kunci: Pembinaan, aParatur siPil negara, Pemerintah daerah