Robertus Anung Handoko Pengarang YOHANES G TUBA HELAN Dosen Pembimbing 1 Yohanes G Tuba Helan Ketua Penguji Dhey Wego Tadeus Penguji 2 Markus Y. Hage Penguji 1

Diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020, menjadi sebuah inisiatif kebijakan dari pemerintah dalam rangka menggaet investasi dari mancanegara. UU Ciptaker lahir karena realitas perekonomian Indonesia dalam kondisi ketidakpastian karena lambatnya pertumbuhan ekonomi, anjloknya peringkat kemudahan berusaha dan banyaknya pengangguran. Sementara pada sisi lain adanya keinginan untuk menggaet investasi dari mancanegara terkendala oleh overlapping regulasi, rendahnya efektivitas investasi dan juga tidak kondusifnya birokrasi di Indonesia. Itulah sebabnya melalui UU Cipta Kerja yang disusun Pemerintah dengan menggunakan metode Omnibus Law dimaksudkan sebagai “Langkah strategis untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045”. Undang-undang Ciptaker dalam perspektif pemerintah dianggap menyempurnakan UU 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang Ciptaker dinilai akan mendorong percepatan dan perluasan investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun kurang mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya abai dalam memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian fungsi ekologi. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai perubahan kebijakan hukum investasi dalam UU Cipta Kerja seperti penghapusan izin lingkungan, pembatasan keterlibatan masyarakat dll memunculkan pernyataan kritis bahwa penyusunan UU Cipta Kerja tidak memiliki kesadaran mendalam dalam mengatur hidup selaras dengan alam atau lingkungan, memberikan keadilan bagi generasi mendatang dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini karena berbagai kebijakan dan simplifikasi perizinan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada rusaknya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah mengembangkan kebijakan hukum investasi hijau dengan menyusun rencana pertumbuhan hijau atau green growth plan serta melibatkan banyak pihak, termasuk juga lembaga pendidikan seperti universitas, untuk lebih banyak melakukan riset dan membuat konsep investasi hijau ini menjadi aplikatif. Kata Kunci : Hukum Investasi, Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup