Wa Ode Nony Fauziah Pengarang Aksi Sinurat Dosen Pembimbing 1 Dr. Rudepel Petrus Leo, S.H., M.Hum Ketua Penguji Aksi Sinurat Penguji 1

Wa Ode Nony Fauziah, PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU CYBER PORNOGRAPHY WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR dibimbing oleh: Aksi Sinurat selaku Pembimbing I dan Deddy R.Ch. Manafe selaku Pembimbing II Perkembangan teknologi yang begitu pesat di era globalisasi ini membawa perubahan dalam pola kehidupan masyarakat, yang menjadi penyebab masyarakat menyalahgunakan teknologi untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Kejahatan yang timbul sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi yakni penyebaran pornografi di dunia maya (cyber pornography). Kejahatan cyber pornography ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku cyber pornography wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur?. (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan cyber pornography sebagai cybercrime?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Sumber data dan jenis: data primer dan sekunder. Aspek yang diteliti yakni: penegakan hukum terhadap pelaku cyber pornography dan upaya penanggulangan cyber pornography. Pengumpulan data dengan dokumen dan wawancara. Pengolahan dan analisis data: editing, coding, dan tabulasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Responden: Penyidik, penyidik pembantu, dan pelajar. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Penegakan hukum terhadap pelaku cyber pornography di Polda NTT dalam pelaksanaannya masih kurang efektif, hal ini dipengaruhi beberapa kendala yakni kesulitan dalam melacak pelaku pengguna akun palsu, kesulitan akses IP Address, keterbatasan alat-alat khusus cyber milik kepolisian, penyidik masih minim dalam penguasaan dan pemahaman teknologi informasi. (2) Penanggulangan cyber pornography yang dilaksanakan Polda NTT yakni melakukan patroli cyber, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan himbauan anti pornografi di sosial media dan melakukan takedown konten yang bermuatan pornografi. Adapun saran yaitu Pertama, kepada Polda NTT untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang teknologi informasi termasuk peningkatan sarana dan prasaran. Kedua, diharapkan kepada Polda NTT untuk tetap gencar melakukan sosialisasi secara merata agar masyarakat paham akan bahaya pornografi. Ketiga, pemerintah lebih berperan aktif dalam filter konten pornografi di internet. Serta seluruh lapisan masyarakat hendaknya turut berpartisipasi dalam melakukan penangulangan dan menekan penyebaran pornografi. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Cyber Ponrography, Upaya Penanggulangan