Miranda Alfira Un Pengarang DARIUS MAURITSIUS Dosen Pembimbing 1 YOSSIE MARIA YULIANTY YACOB Dosen Pembimbing 1 Sukardan Aloysius Ketua Penguji Darius Mauritsius Penguji 1 Yossie Maria Yulianty Yacob Penguji 2

Keberadaan Koperasi di Indonesia telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam Undang- undang Nomor17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Koperasi merupakan suatu badan hukum yangsetiap nasabah mempunyai kepentingan langsung di bidang pinjam-meminjam dan bertujuan untuk membantu keperluan pinjam-meminjam para nasabah yang sangat membutuhkan dengan syarat dan bunga. Permasalahan dalam penenlitian ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dan tanggung jawab hukum apabila debitur melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Empiris. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa perjanjian pinjam meminjam uang di koperasi terlebih dahulu harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum yang diberikan koperasi. Kemudian terjadilah kesepakataan pada saat kedua belah pihak melakukan penandatanganan perjanjian yang dibuat oleh koperasi. Setelah terjadi kesepakatan dan penandatanganan perjanjian, maka timbullah hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab hukum muncul karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Kesalahan tersebut bisa didasarkan karena Wanprestasi. Kata Kunci : Undang-Undang Perkoperasian, Perjanjian Pinjam Meminjam, Hak DanKewajiban, Tanggung Jawab Hukum.