EDUARDUS NAHAK BRIA Pengarang DHEY WEGO TADEUS Dosen Pembimbing 1 Ebu Kosmas Penguji 1 Dhey Wego Tadeus Ketua Penguji Dr.Saryono Yohanes, S.H., M.H Penguji 2

ABSTRAK Permasalahan pelintas batas ilegal antara RI dan Timor Leste perlu penanganan serius oleh pemerintah negara kesatuan republik Indonesia dan pemerintah republik demokratik Timor Leste. Mengapa persoalan pelintas batas ilegal di perbatasan RI dan RDTL sulit ditangani hingga saat ini dan bagaimanakah kewenangan kepolisian RI dalam menangani pelintas batas ilegal di kawasan perbatasan RI dan RDTL? Tujuannya untuk mengetahui kewenangan Polri dalam menangani permasalahan pelintas batas ilegal dan alasan terhadap sulitnya penyelesaian permasalahan pelintas batas ilegal yang berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste dalam menangani pelintas batas ilegal dan sebagai sumbangan bagi masyarakat umum di kedua negara untuk mengetahui tentang masalah pelintas batas ilegal. Penelitian ini dilakukan di perbatasan antara RI dan Timor Leste yakni Mota Ain, kecamatan Tasi Feto Timur kabupaten Belu dengan metode penelitian Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.. Aspek yang diteliti yaitu kewenangan kepolisian dalam penanganan pelintas batas ilegal dan kerjasama polri dan TNI dalam mengungkap kejahatan lintas batas negara dengan teknik wawancara yang diolah dan dianalisis secara yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa, terjadinya kegiatan pelintas batas ilegal karena: keadaan geografis, faktor budaya, faktor ekonomi dan faktor sumber daya manusia yang masih rendah; sehingga menyebabkan masih sulit dalam pengawasan dan pengamanannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan geografis, sarana dan prasarana serta kebijakan pemerintah yang belum menyentuh hak dan kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan. Oleh karena itu diharapkan agar kedua negara kembali memperhatikan dan menerapkan apa yang telah diatur dalam perjanjian bilateral guna peningkatan pembenahan permasalahan pelintas batas ilegal di perbatasan – perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Kata Kunci : Penanganan, Pelintas Batas Ilegal, Perbatasan Indonesia dan Timor Leste