Eduardus Bere Atok Pengarang Ajis Salim Adang Djaha Dosen Pembimbing 1 Dr.Petrus Kase M.Soc.So Penguji 2 Dr. Melkisedek N.BC. Neolaka,M.Si Penguji 1 Ajis Salim Adang Djaha Ketua Penguji

Menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dipandang sebagai pilihan menggiurkan dari sebagian warga NTT, salah satunya adalah masyarakat Kabupaten Malaka, yang dapat menjadi PMI secara prosedural maupun non prosedural sehingga pengawasan teknis yang dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Malaka perlu dianalisis efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus dengan informan berjumlah 41 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendaparkan data primer dan data sekunder dan selanjutnya dianalisis menggunakan model analisis data dari Miles, Huberman dan Saldana (2014:14) yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan teori dari Richard M. Steers (1985:9-11) perihal efektivitas pengawasan terhadap Calon Pekerja Migran (PMI) di Kabupaten Malaka ditemukan bahwa pada sisi; (1) karakteristik organisasi diketahui struktur Disnakertrans Kabupaten Malaka berorientasi pada tugas mengawasi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Malaka namun belum efektif, (2) karakteristik lingkungan intern Disnakertrans Kabupaten Malaka mendukung segala bentuk kegiatan pengawasan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Malaka sedangkan lingkungan ekstern tidak mendukung, (3) karakteristik pekerja ditemukan bahwa dalam diri setiap pegawai Disnakertrans Kabupaten Malaka akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran pegawai akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi Disnakertrans Kabupaten Malaka serta (4) kebijakan dan praktik manajemen dimana kebijakan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sedangkan manajemen pengawasan dilakukan secara preventif dan represif. Faktor penghambat efektivitas pengawasan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Malaka yaitu; (1) belum adanya regulasi (Perda pencegahan PMI non prosedural) yang menjadi acuan pengambilan tindakan (pemberian sanksi), (2) CPMI non prosedural pintar mengelabuhi petugas, (3) keluarga “mendukung“ CPMI non prosedural karena tuntutan ekonomi dan rendahnya SDM CPMI dan (4) kurangnya anggaran untuk mencegah CPMI non prosedural. Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Pekerja